Tak Lagi Impor Solar, Indonesia Andalkan Mandatori B50
Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Program Mandatori Biodiesel B50 pada Kamis (9 Juli 2026) di Karawang, Jawa Barat. Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang mewajibkan penggunaan solar dengan campuran 50 persen biodiesel berbasis minyak sawit.
Peluncuran yang digelar di Rest Area KM 57 Tol Jakarta-Cikampek, Karawang, Jawa Barat, itu bukan sekadar memperkenalkan jenis bahan bakar baru. Pemerintah menempatkan kebijakan tersebut sebagai strategi besar untuk mengurangi ketergantungan pada impor energi, memperkuat industri sawit, sekaligus menekan emisi karbon.
"Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatori Biodiesel B50," ujar Prabowo.
Bagi Presiden, implementasi B50 merupakan tonggak penting menuju kemandirian energi. Ia menilai sebuah negara hanya dapat benar-benar berdaulat apabila mampu memenuhi tiga kebutuhan mendasar secara mandiri, yakni pangan, energi, dan air.
"Makan, energi, dan air adalah tiga hal yang menentukan kelangsungan hidup suatu bangsa. Tanpa itu, sebuah negara akan sulit bertahan, berdaulat, dan sejahtera," katanya.
Program B50 menjadi salah satu proyek strategis pemerintahan Prabowo dalam mewujudkan swasembada energi. Dengan komposisi 50 persen biodiesel berbasis Fatty Acid Methyl Ester (FAME) dan 50 persen solar, pemerintah meyakini kebutuhan impor solar yang selama ini mencapai 3–4 juta kiloliter per tahun dapat dihentikan.
Prabowo mengungkapkan, sejak sebelum menjabat sebagai presiden dirinya sebenarnya menginginkan Indonesia langsung menerapkan biodiesel B100 atau bahan bakar berbasis sawit sepenuhnya.
Namun setelah mendapat berbagai masukan dari jajaran menteri, pemerintah memilih pendekatan yang lebih realistis. "Saya waktu itu mendorong B100 karena merasa B40 belum cukup. Tetapi para menteri meyakinkan bahwa dengan B50 saja Indonesia sudah tidak perlu lagi mengimpor solar," ujarnya.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan implementasi B50 akan menghapus kebutuhan impor solar nasional.
Menurut Bahlil, konsumsi solar Indonesia saat ini berkisar antara 38 juta hingga 40 juta kiloliter per tahun, sementara impor masih mencapai sekitar 3 juta hingga 4 juta kiloliter.
"Dengan implementasi B50, alhamdulillah kita tidak lagi melakukan impor produk solar. Ini pertama kali terjadi," katanya dalam acara peluncuran itu.
Ia menilai kebijakan tersebut bukan semata persoalan teknis pencampuran biodiesel, tetapi merupakan bagian dari upaya memperkuat kedaulatan energi nasional sebagaimana menjadi salah satu agenda utama pemerintah.
"Kami memaknai arahan Presiden bukan hanya soal B50, tetapi soal kemandirian, kedaulatan, dan harga diri bangsa agar mampu menghasilkan energi sendiri," ujar Bahlil.
Selain mengurangi impor, pemerintah memperkirakan implementasi B50 akan memberikan dampak ekonomi yang cukup besar.
Nilai manfaat program diproyeksikan mencapai sekitar Rp170 triliun. Kebijakan tersebut juga diperkirakan meningkatkan nilai tambah industri crude palm oil (CPO) sekitar Rp23,49 triliun serta membuka sekitar 2,1 juta lapangan kerja baru.
Dari sisi lingkungan, penggunaan B50 diproyeksikan mampu menekan emisi gas rumah kaca hingga sekitar 44,46 juta ton CO₂ pada 2026.
Program ini sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai negara dengan salah satu program bioenergi terbesar di dunia berbasis kelapa sawit.
Lolos Uji Berbagai Kendaraan
Pemerintah memastikan implementasi B50 telah didukung serangkaian pengujian teknis selama enam bulan sebelum diberlakukan secara nasional.
Pengujian dilakukan terhadap enam sektor pengguna mesin diesel, yakni kendaraan bermotor, alat dan mesin pertanian, alat berat pertambangan, transportasi laut, pembangkit listrik, serta kereta api.
Menurut Bahlil, uji coba melibatkan berbagai merek kendaraan dari Asia maupun Eropa, termasuk kendaraan premium seperti Mercedes-Benz.
"Mercedes pun dites, Toyota juga, kereta api, kapal, semuanya kami uji. Hasilnya kualitas B50 justru lebih baik dibandingkan B40," ujarnya.
Salah satu indikator peningkatan kualitas terlihat pada usia pakai filter bahan bakar. Jika pada penggunaan B40 filter umumnya diganti setelah menempuh jarak sekitar 10.000 hingga 20.000 kilometer, pada B50 beberapa kendaraan mampu menempuh hingga 40.000 kilometer tanpa penggantian filter.
Pemerintah juga menyatakan kandungan FAME dalam B50 telah memenuhi spesifikasi nasional dengan kualitas kadar air yang lebih baik dibandingkan standar sebelumnya.
Distribusi Bertahap
Meski telah resmi diluncurkan, implementasi B50 masih memasuki masa transisi selama tiga bulan. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan sekitar 57 persen SPBU Pertamina telah mulai menyalurkan B50 sejak awal Juli.
Distribusi awal telah mencakup Pulau Jawa, Sumatra, hingga sebagian Sulawesi dan akan terus diperluas seiring habisnya stok B40 yang masih tersedia.
"Pertamina sudah melaporkan bahwa 57% sudah tersalurkan," ujarnya usai peluncuran program mandatori B50.
Menurut Eniya, Pertamina membutuhkan sekitar dua bulan untuk menghabiskan persediaan B40, sedangkan badan usaha BBM lainnya diperkirakan memerlukan waktu hingga tiga bulan.
Di sisi pasokan, pemerintah memastikan industri biodiesel nasional telah siap memenuhi kebutuhan B50. Produksi FAME tahun ini diperkirakan mencapai sedikitnya 16,7 juta kiloliter, sementara kapasitas terpasang industri nasional telah mencapai sekitar 22 juta kiloliter.
Pelaksanaan program mandatori B50 mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pengusahaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati serta Keputusan Menteri ESDM Nomor 257.K/EK.01/MEM.E/2026 mengenai kewajiban pencampuran biodiesel sebesar 50 persen ke dalam minyak solar.
Regulasi tersebut mewajibkan seluruh badan usaha bahan bakar nabati, badan usaha BBM, hingga badan usaha penyalur memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan pemerintah.
Pemerintah juga menyiapkan mekanisme pengawasan dan evaluasi berkala guna memastikan implementasi program berjalan sesuai target.
