B50 Hadapi Batas Ekologis, Koalisi Sipil Dorong Intensifikasi Sawit Tua dan Biofuel Non-Pangan

JAKARTA, BIODIESEL INDONESIA - Ambisi pemerintah Indonesia dalam memperluas pencampuran bahan bakar nabati (BBN) hingga tingkat B50 dinilai berisiko menabrak batas ekologis nasional jika terus menggantungkan pasokan sepenuhnya pada minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO). Ketergantungan tersebut berpotensi mendorong ancaman deforestasi baru di area hutan alam dan lahan gambut.

Peringatan ini mengemuka dalam peluncuran kajian bersama Yayasan MADANI Berkelanjutan, Institute for Essential Services Reform (IESR), Koaksi Indonesia, dan Landscape Alliance bertajuk "Menakar Ambisi dan Realitas: Masa Depan Biofuel Indonesia dalam Kerangka Transisi Energi yang Berkeadilan" di Jakarta, Selasa (29/9/2026).

Kajian tersebut menyoroti bahwa batas atas luas perkebunan sawit nasional berdasarkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) berada di angka 18,15 juta hektare, sementara tutupan sawit eksisting saat ini telah menembus 17,8 juta hektare.

Direktur Eksekutif MADANI Berkelanjutan, Nadia Hadad, menekankan pentingnya menjadikan batas 18,15 juta hektare sebagai benteng evaluasi kebijakan biofuel berbasis sawit.

"Jika BBN hanya bertumpu pada sawit dengan target yang makin ambisius tanpa persiapan dan pengaman yang jelas, tutupan hutan Indonesia bisa terancam. Peningkatan mandat biodiesel tidak serta-merta harus diikuti dengan perluasan lahan," tegas Nadia.

Poin-poin kunci, data pemodelan, dan rekomendasi arah kebijakan dari koalisi meliputi:

• Tantangan Pasokan & Kesenjangan Biodiesel: Penerapan B50 diperkirakan membutuhkan 17,9 juta ton CPO. Pemodelan IESR mencatat kebutuhan biodiesel transportasi darat pada 2030 mencapai 42 juta kiloliter (kl), sedangkan pasokan Kebijakan Energi Nasional (KEN) diproyeksikan hanya 26,6 juta kl. Kesenjangan makin melebar pada 2050 dengan kebutuhan 81,6 juta kl berbanding pasokan BBN agregat 24,3 juta kl.

• Potensi Intensifikasi 7 Juta Hektare Sawit Tua: Terdapat sekitar 7 juta hektare perkebunan sawit berusia di atas 20 tahun yang mendesak untuk diremajakan (replanting). Langkah intensifikasi ini dinilai cukup untuk mengamankan produksi CPO tanpa ekspansi lahan baru.

• Optimalisasi Bahan Baku Non-Pangan & Limbah: Mendorong pemanfaatan minyak goreng bekas (used cooking oil/UCO), biji karet, nyamplung, malapari, hingga kemiri sunan. Landscape Alliance mencatat 3,5 juta hektare lahan kritis dapat ditanami spesies bioenergi dengan potensi hasil 285 ribu kl/tahun untuk memulihkan ekosistem lokal.

• Evolusi Teknologi ke HVO, SAF, dan Berbasis Komunitas: Mendorong pergeseran dari biodiesel FAME menuju Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) dan Sustainable Aviation Fuel (SAF) untuk sektor penerbangan, pelayaran, dan industri berat, serta memperluas model BBN berbasis BUMDes/komunitas seperti di Kapuas Hulu.

Koalisi sipil merekomendasikan agar pemerintah menjadikan program B50 sebagai titik batas evaluasi strategis, menetapkan cap (batas atas) tutupan lahan sawit nasional, serta menyusun peta jalan komprehensif diversifikasi bahan baku non-pangan demi menjaga komitmen iklim dan keberlanjutan energi nasional.

Sumber: esgnow.republika.com