JAKARTA, BIODIESEL INDONESIA - Pemerintah Indonesia resmi memperluas cakupan dukungan pembiayaan dan program strategis di sektor perkebunan nasional. Melalui perombakan tata kelola, mandat Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) yang sebelumnya berfokus pada kelapa sawit kini resmi diperluas untuk mengampu komoditas unggulan kakao dan kelapa.
Pernyataan strategis tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Perekonomian, Dradjad Hari Wibowo, saat berbicara dalam ajang International Conference and Expo on Palm Oil and Others (ICExPO) 2026 di Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Dradjad menjelaskan bahwa perluasan peran BPDP ini berlandaskan payung hukum Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 132 Tahun 2024. Kebijakan ini dihadirkan untuk memperkuat fondasi agribisnis nasional di tengah dinamika ekonomi global sekaligus memastikan hasil kekayaan alam berdampak langsung pada peningkatan taraf hidup petani.
“Pesan yang ingin kami sampaikan itu adalah ketahanan ekonomi nasional itu harus berujung pada kesejahteraan petani,” tegas Dradjad Hari Wibowo dalam pembukaan forum tersebut.
Poin-poin utama program pendampingan BPDP, penegakan transparansi ekspor via DSI (PP 24/2026), pemetaan traceability ISPO, serta progres mandatori B50 meliputi:
Cakupan Program Baru BPDP (Perpres 132/2024):
Transparansi Ekspor via DSI dan Penekanan Transfer Pricing:
Sertifikasi ISPO dan Global Acceptance:
Hilirisasi Dalam Negeri dan Implementasi B50:
Melalui sinergi perluasan mandat BPDP, transparansi rantai pasok ekspor, dan penguatan standar keberlanjutan ISPO, pemerintah optimistis sektor perkebunan nasional mampu menjadi pilar utama kedaulatan ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh pekebun Indonesia.
Sumber: antaranews.com