Fokus

Susul Keberhasilan B50, Pemerintah Resmi Garap Bioetanol E50 demi Ketahanan Energi

Jakarta, BIODIESEL INDONESIA - Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk segera menyiapkan pengembangan bahan bakar minyak (BBM) campuran bioetanol 50 persen (E50). Arahan strategis ini disampaikan dalam Sidang Paripurna Dewan Energi Nasional (DEN) pertama tahun 2026 di Istana Merdeka, Jakarta, guna mengantisipasi dinamika geopolitik global dan memperkuat ketahanan energi nasional.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa langkah ini merupakan adaptasi dari keberhasilan program biodiesel 50 persen (B50) berbasis minyak sawit (CPO) dan metanol yang sukses menghentikan total impor solar jenis CN 48. Skema serupa kini direplikasi untuk bensin karena tingkat konsumsi nasional keduanya yang seimbang.

"Konsumsi BBM kita untuk solar per tahun kurang lebih sekitar 39 juta kiloliter dan untuk bensin sama, hampir sekitar 39 sampai 40 juta. Bapak Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah membangun E50," tegas Bahlil usai Rapat Paripurna DEN, Jumat (18/9/2026).

Strategi Akselerasi dan Respon Ketahanan Energi

Pemerintah mencatat cadangan BBM nasional saat ini bertahan di kisaran 18 hingga 20 hari. Untuk merealisasikan E50 dan mengejar ketertinggalan dari negara lain—seperti India yang telah menerapkan E20 dan Brasil dengan E100—pemerintah menyiapkan sejumlah pilar utama:

Pembangunan Pabrik Bioetanol: Indonesia saat ini baru memiliki 1 pabrik bioetanol aktif. Presiden Prabowo memutuskan untuk membangun minimal 30 hingga 50 pabrik bioetanol baru secara masif.

Peningkatan Produksi Hulu Migas: Dorongan eksplorasi pada blok dan cekungan minyak baru serta intervensi teknologi pada sumur-sumur tua.

Penataan 45.000 Sumur Rakyat: Pemantauan ketat agar puluhan ribu sumur minyak rakyat dikelola secara profesional tanpa ada kebocoran atau penjualan hasil produksi ke pihak luar secara ilegal.

Melalui kombinasi B50 dan E50 serta optimalisasi sektor hulu, pemerintah optimistis dapat mengikis ketergantungan pada BBM impor sekaligus mengamankan kedaulatan energi nasional.

Sumber: cnbcindonesia.com

Artikel Terkait