Badai Tekanan Sawit 2027: Ancaman El Niño, Tata Kelola Ekspor DSI, dan Pengetatan EUDR Bayangi Petani

JAKARTA, BIODIESEL INDONESIA - Industri kelapa sawit nasional bersiap menghadapi tekanan berat secara simultan menjelang tahun 2027. Selain proyeksi penurunan produksi akibat dampak El Niño dan peningkatan kebutuhan B50 di dalam negeri, industri juga dibayangi oleh pengetatan tata kelola ekspor melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) serta tenggat kepatuhan European Union Deforestation Regulation (EUDR) di Uni Eropa.

Kombinasi regulasi perdagangan dan gangguan iklim ini menempatkan petani swadaya sebagai kelompok paling rentan terhadap risiko deprivasi dari rantai pasok global.

Direktur Legal & Compliance DSI, Ivan Baely, menjelaskan bahwa sejak resmi beroperasi pada 1 Juni 2026, DSI memfokuskan kinerjanya pada integrasi, verifikasi, dan rekonsiliasi data transaksi guna membangun visibilitas ekspor secara end-to-end.

"DSI sedang membangun visibilitas ekspor secara end-to-end, peran komersial DSI ke depan masih dalam tahap evaluasi. Periksa kewajaran harga, potensi under-invoicing, transfer pricing, serta selisih benchmark harga dilakukan demi menjaga potensi ekonomi negara," papar Ivan dalam Rapat Kerja di DPR RI.

Rangkaian faktor utama yang menjadi titik kritis industri sawit nasional menuju 2027 meliputi:

• Penurunan Produksi & Proyeksi B50: Ketua Bidang Luar Negeri GAPKI, M. Fadhil Hasan, memproyeksikan efek El Niño akan menekan produksi sawit sekitar 4 hingga 5 juta ton pada 2027. Di saat yang sama, konsumsi domestik melonjak 2 juta ton akibat penerapan penuh mandatori B50, sehingga mempersempit ruang ekspor meski harga CPO diperkirakan melambung tinggi.

• Kerentanan Petani Swadaya: Menyumbang 35–40% produksi dunia, baru sekitar 8% pasokan petani swadaya yang bersertifikat. Kendala legalitas lahan, percepatan registrasi e-STD-B, hingga kewajiban koordinat geolokasi 6 angka desimal versi EUDR mengancam akses pasar petani kecil.

• Paradoks Harga & Pendapatan Petani: Ketua Umum POPSI, Mansuetus Darto, mengingatkan bahwa tingginya harga CPO tidak otomatis meningkatkan pendapatan riil petani. "Volume TBS yang dapat dijual berkurang akibat penurunan produktivitas El Niño. Kami meminta pemerintah membuat kebijakan ekspor yang tidak makin menekan petani, serta memberikan solusi konkret ketimbang tindakan represif di lapangan," tegas Darto.

• Peluang Mendorong Kredibilitas lewat IE-CEPA: GAPKI mendorong percepatan integrasi data nasional (SIPERIBUN dan ISPO) guna menjembatani celah regulasi EUDR melalui kerangka kerja sama IE-CEPA.

Di tengah transisi skema ekspor satu pintu dan ancaman penurunan produksi, pemerintah dan pelaku industri dituntut mempercepat Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) serta bantuan teknis geolokasi agar pengetatan rantai pasok tidak memunculkan kesenjangan baru antara korporasi besar dan petani swadaya.

Sumber: ekonomi.bisnis.com